Incar Kursi DPR RI, Drs. Irwan, M.Si Tegaskan Komitmennya Untuk Perjuangkan Masyarakat Riau Pesisir

PEKANBARU, iNewsDumai.id - Drs. Irwan, M.Si merupakan salah satu mantan kepala daerah di Provinsi Riau yang mengikuti kontestasi pileg tahun 2024. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati, kini Irwan tengah fokus pada pemilihan legislatif untuk memperjuangkan masyarakat Riau di DPR RI.

Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2010-2015/2016-2021 terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor urut 3. Irwan masuk dalam daerah pemilihan Riau 1 yang meliputi Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Baca Juga

Sapa Masyarakat di Pulau Merbau, Drs. Irwan, M.Si Tegaskan Komitmennya Bangun Kabupaten Meranti

Pria yang akrab disapa Irwan Nasir ini memiliki harapan untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat Riau di daerah pesisir. Pengalamannya sebagai bupati selama dua periode di Kabupeten Kepulauan Meranti menjadikan Irwan paham dan mengerti persoalan mendasar ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir seperti Meranti, Dumai, Bengkalis, dan beberapa wilayah lainnya. 

Dilansir dari laman YouTube Tuk Wan Chanel (21/12/2023), Irwan jelaskan harapannya untuk masyarakat Riau khususnya wilayah pesisir yang masih memiliki persoalan ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi. Irwan bahkan membandingkan ekonomi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang ekonominya berbanding terbalik dengan masyarakat Riau di wilayah pesisir. 

Permasalahan ini salah satunya diakibatkan oleh prioritas kebijakan pembangunan yang terfokus pada wilayah daratan. "Saya memandang bahwa konsep pembangunan yang kita dijalankan sekarang berbasis agraris, sehingga yang berada di wilayah pesisir ini seperti terlupakan," ujar Irwan dalam Podcast yang dipandu oleh Wan Abu Bakar.

Baca Juga

Profil dan Rekam Jejak Drs. Irwan, M.Si, Mantan Bupati Meranti yang Kini Maju Sebagai Caleg DPR RI

Salah satu contoh dari ketimpangan kebijakan pembangunan adalah sulitnya akses para pelaku usaha perkapalan untuk menjangkau BBM jenis solar subsidi. Di sisi lain, pelaku usaha juga sangat sulit mendapatkan izin usaha kapal dari pemerintah bahkan harus diperbaharui setiap 6 bulan sekali.

Drs. Irwan, M.Si juga menyoroti berbagai praktik pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan keamanan di wilayah laut. Ia bahkan mengatakan bahwa praktik pungli yang banyak merugikan bukanlah hal baru yang ada dalam dunia usaha berbasis kelautan. 

Permasalahan ini yang menjadi salah satu fokus yang akan diperjuangkannya ketika diberikan amanah oleh masyarakat Riau untuk menjadi anggota DPR RI. "Inilah yang akan saya bela insyaAllah ketika nanti menjadi anggota DPR RI," tegas Irwan pada kesempatan tersebut.

Editor : Kholid Hidayat