Anggaran Bansos Naik, PPP: Harus Transparan, Akuntabel, dan Efektif dalam Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA, iNewsDumai.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengapresiasi kenaikan sejumlah anggaran di kementerian sosial termasuk bantuan sosial (Bansos) dan jaminan sosial. Kenaikan itu harus berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Apalagi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 mencapai Rp493,5 triliun yang meliputi bantuan dan jaminan sosial. 

Baca Juga

Sosialisasikan Ganjar Mahfud, Relawan GMPI Bagikan Bibit Pohon dan Karpet Mushola

“Kenaikan anggaran Bansos harus dikelola dengan lebih professional, transparan dan akuntabel, seraya mengingatkan akan komitmen pemerintah dalam upayanya mempercepat penurunan kemiskinan,” jelas Syaifullah.

Pemerintah diminta fokus untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ini sesuai janji pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka kemiskinan tahun 2024 pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen. Kemudian juga menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

Baca Juga

Bagikan Nasi Box pada Tanggal 17, GMPI Banyuwangi Harap Masyarakat Ingat Nomor PPP

Syaifullah menyebut selama ini akurasi data penerima bansos masih rendah. Belum lagi adanya tumpang tindih target penerima sasaran, penyaluran lambat, kurang sosialisasi dan edukasi, serta kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas.

Baca Juga

Bahas Tantangan Indonesia, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono Gelar Dialog dengan WNI di Roma

“Pentingnya dilakukan pemutakhiran data sektoral serta terintegrasi, data terpadu kesejahteraan sosial, juga pentingnya diperkuat komunikasi dan koordinasi sector terkait,” jelas Syaifullah

Syaifullah juga merinnci usulan anggaran perlindungan sosial kini menjadi yang terbesar kedua setelah anggaran pendidikan dimana tumbuh sebesar 12,4% dibanding tahun lalu. Ia merinci program perlindungan sosial berupa PKH dan Kartu Sembako naik Rp7,4 triliun menjadi Rp 81,2 Triliun. Begitu juga PIP, KIP kuliah, PBI, JKN bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja PBPU BP kelas III dan bansos lainnya naik naik Rp10,3 triliun menjadi Rp82,3 triliun.

Baca Juga

UU Pondok Pesantren, Bukti Nyata Cinta PPP pada Santri

Syaifullah meminta pemerintah fokus pada percepatan penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Ia mengingatkan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2024 pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen. Kemudian juga menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. “Kenaikan anggaran ini harus berbanding lurus dengan pencapaian target-target tersebut,” jelasnya.

Editor : Kholid Hidayat