Mahasiswa Soroti Pemerintah yang Lambat Dalam Merespon Permasalahan di Islamic

DUMAI, iNewsDumai.id - Kantor DPRD kabupaten Rokan Hulu perwakilan BEM dan DPM UPP melakukan Hearing ke kantor dpdr terkait dengan adanya laporan masyarakat tentang lampu islamic yg mati dan juga sarana penunjang lainya yg telah tidak layak di pergunakan semestinya, senin 10 April 2023.

Dalam agenda hearing tersebut diketuai oleh Ketua komisi 3 DPRD Kab. Rokan Hulu rudianti sinaga dan anggota komisi 3 Hj. Sumiartini serta turut menghadirkan kabag kesra umzakirman untuk menyampaikan jajak pendapat dalam permasalahan islamic yang merupakan icon dari Kabupaten Rokan Hulu. 

Baca Juga

Korda BEM Se Kota Dumai Apresisasikan Kegiatan Patroli Subuh Yang Dilaksanakan Polres Dumai

Presiden mahasisiwa UPP menyampaikan "Permasalah yg terjadi pada islamic merupakan hal yg urgent dan perlu secepatnya di selesaikan mengingat vital nya islamic di kabupaten rokan hulu baik untuk beribadah dan juga untuk wisata religi. Imbasnya bukan hanya islamic tapi juga sarana-sarana lainya yang berada di sekitaran islamaic seperti SMP Tahfiz yg terganggu aktifitas belajar dan pemerintah seharusnhya lebih tanggap dalam menyelsaikan permasalahan ini, untuk membangun kita bisa tapi kenapa untuk perawatan dan pemeliharaan kita tidak bisa," paparnya. 

Dalam pernyataan nya umzakirman menyampaikan " Travo ukuran 100.000 Kpa yang menopang kelistrikan islamic saat ini terjadi kebakaran, dan hal itu yg menyebabakan terjadinya pemadaman akses listrik d islamic center mati. Pemerintah sudah berupaya  semaksimal mingkin untuk menyelesaikan nya," tuturnya.

"Dikarenakan dana hibah sudah tidak bisa  di pergunakan lagi dan juga karena regulasi yg mengatur sistem yg takutnya nanti salah dalam mengambil keputusan," tambahnya.

Baca Juga

Warga Rohingya Masuk di Kota Dumai, Korda BEM Sekodum dan FPK-LKKMD Angkat Bicara

Sementara itu ketua dewan perwakilan mahasiswa UPP menyayangkan sikap penanggung jawab dari islamic yang tidak kredibel "Ketika di tanya siapa penanggung jawab penuh islamic pemerintah mengatakan ada 28 opd nah, tidak mungkin 28 opd ini tidak bisa memperjuangkan 1 item yg jadi permasalahan jangan sampai ketika ada permasalahan semua menyatakan itu bukan tanggung jawan saya, tapi ketika pembagian hal menyangkut keuangan semua mau terlibat".

Editor : Ari Susanto