Meneguhkan Komitmen, Loyalitas dan Militansi Ber-HMI, untuk Islam Dan Indonesia

PONTIANAK, iNewsDumai.id - SELAMAT DATANG DI ARENA KONGRES HMI DI PONTIANAK. Para intelectual muda muslim, kader umat dan kader bangsa. Adinda semua memikul mission HMI untuk dihantarkan pada setiap tempat tujuan di mana adinda berada. 

Tugas menghantarkan mision organisasi itu merupakan tugas peradaban yg sungguh mulia. Di sini peran dan posisi adinda selaku kader, saya ibaratkan bagai anak panah peradaban yg melezit ke sasaran terjauh untuk bisa merubah medan yg buruk, medan penindasan, ketidak adilan, anti nilai nilai kemanusiaan universal, menjadi medan peradaban yang sarat dengan dimensi kemanusiaan. 

Baca Juga

Kahmi Gelar Rapimnas I, Bahas Strategi Percepat Pembangunan Indonesia Emas 2045

Lebih dari itu seorang kader HMI laksana pemimpin penggerak perubahan masyarakat bangsa plural, yang saya istilahkan bagai locomatif yg menarik gerbong panjang peradaban umat manusia yang plural menuju kampung peradaban darussalam.

SAYA UCAPKAN selamat untuk semua yuniorku Ketuam Umum HMI Cabang Se Indonesia, Ketua Delegasi Kongres, serta semua Peserta Kongres yang saat ini berada di medan kongres. Bahwa kepengurusan adinda semua berada di periode kongres. Tentu adinda beruntung dari periode sebelumnya, olehnya adinda memiliki momentum menjadi pimpinan HMI dan mendapat mandat menjadi delegasi kongres mewakili anggota HMI di Cabang masing masing. 

Di mana pada event kongres adinda mempunyai kesempatan yang terhormat untuk berartikulasi, merefleksikan pemikiran besar, pandangan masa depan, juga konsep peradaban berorganisasi maupun peradaban bernegara. Apalagi adinda semua merupakan pemimpin terpilih pada salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar di negeri ini. Di event kongres merupakan forum yg tepat bagi adinda para peserta kongres untuk menguji sosok dan profilmu sebagai kader yg berkarakter dan beintegrity. Di sini komiment, loyalitas dan militansimu memperjuangkan tegaknya marwah organisasi teruji.

Baca Juga

Jadi Pemateri LK II HMI Singaraja, Arief Rosyid Hasan: Komitmen Perkaderan HMI adalah Harga Mati

Sebagai pimpinan HMI dan delegasi kongres adinda perlu menyadari, bahwa adinda semua sedang berproses menapaki jalan berliku dan medan terjal untuk mengukir sosok kekaderan dinda semua menjadi pemimpin yg terdidik dan terpelajar, sosok kader yg memiliki kometment yg kuat pada visi dam misi HMI, serta sosok kader yg mempunyai loyalitas yang utuh dan militansi tanpa pamrih mengawal organisasi mencapai tujuan.

Profil dan karakter yg demikian itu harus menjadi sosok yang hidup dan aktif menguasai gelanggang kongres, yang memainkan peran penting mengarahkan arah kongres. Dengan harapan kongres tidak jatuh di tangan penguasa dinasti, kongres tidak dikendalikan oleh para agen oligharcy. Namun kongres harus selamat mendarat di dermaga Lima Kualitas Insan Cita.

Kongres kali ini merupakan momentum yg tepat untuk mengukur seberapa besar relevansi dan urgensi HMI sebagai organisasi kader di tengah luasnya dinamika berbangsa dan bernegara. Sudah seberapa jauh atau seberapa besar PB HMI periode Rayhan melakukan pembenahan pada aspek kualitas dan kuantitas perkaderan dan kekaderan. Seberapa optimal PB HMI melakukan konsulidasi organisasi, meluruskan arah juang garis organisasi dari level PB HMI - Pengurus Komisariat dan anggota dalam satu garis komando yaitu tunduk dan patuh pada konstitusi dan independenci HMI. 

Baca Juga

Dibintangi Dimas Anggara, Film Biopik Lafran Pane Sosok Pendiri HMI Segera Rilis

Selain itu secara internal pula bisa diukur intesitas PB HMI melakukan upaya pelembagaan nilai dasar, sehingga nilai itu tertanam kuat menjadi jiwa kehidupan, lalu tumbuh menjadi etitude atau karakter dan pola activitas kader, pola berorganisasi HMI. Dengan begitu semua kader HMI memiliki kesanggupan yang terorganisir mengusung agenda besar mision organisasi secara terstruktur terinstitusi, dari level atas Pengurus Besar hingga Pengurus Komisariat pada level yg terbawah.

Nampaknya agak sulit mengukur profil kader ideal sebagaiman diharapkan karena kegagalan dalam konsolidasi pada level nilai dan struktur. Nilaipun tidak melembaga membentuk idealisme dan watak organisasi. Bahkan konsolidasi strukturpun saya tidak mengatakan gagal melainkan tidak terarah bahkan tercabik cabik.

Bayangkan satu cabang bisa berbulan bulan bahkan tahunan tidak mendapatkan SK Pengesahan Kepengurusan. Vahkan ada Pengurus Badko sampai membubarkan diri tanpa arah karena begitu lama menunggu SK Pengesahan. Bisa dibayangkan ada Cabang sampai memiliki dua bahkan tiga kepengurusan dan itu berdampak ikutan sampai ke kepengurusan tingkat komisariatpun terpecah pecah. Ada SK yang ditanda tangani oleh Ketua Umum, Sekjen, juga Kabid PA. Kesamrawutan dan wajah bopeng HMI ini menunjukan lemahnya dan ketidak berdayaan kepemimpinan adinda Rayhan serta seluruh staf yang mendampingi. Realitas perwajahan struktur HMI yang bopeng ini semestinya menjadi focus telaahan peserta kongres.

Baca Juga

Fund Raising Kongres HMI ke-32, Presidium MN KAHMI Apresiasi Menteri Investasi

Secara etik maupun konstitusional, institusi kongres juga harus bisa mengukur pemaknaan dan konsistensi sikap independenci Pengurus Besar HMI dalam merespon berbagai dinamika eksternal pada konteks negara, umat dan bangsa. 

Secara eksternal, nyaris tidak terdengar suara HMI pada kasus kekerasan yg menimpa pimpinan - tokoh umat dan activis ormas keagamaan. Kasus KM 50 merupakan tragedi buruk yang menimpa wajah bangsa. Di sini sejumlah activis islam mati secara biadab, mereka mati di tangan para sardadu yang menghujani dg peluru negara. Sejumlah ormas islam pun dibubatkan tanpa proses pengadilan dan tanpa rasa keadilan. Padahal ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, semestinya hukum menjadi panglima dlm penegakan hukum yg berkeadilan tanpa diskriminasi yg dilakukan oleh negara. 

Kebijakan investasi modal asing yg berdampak invasi sehingga menimbulkan penggusuran warga, pengosongan lahan, penggeeran tempat huni warga. Semua itu telah menimbulkan keresahan dan kecemasan serta hilangnya rasa kenyamanan warga. Kasus serupa terjadi di banyak tempat di mana pemerintah melakukan kekerasan dg memobilisasi oknum anggota polisi dan oknum anggota TNI bahkan preman untuk mengintimidasi rakyat, sehingga ujungnya terjadi kekerasan. Pada ujungnya tidak sedikit rakyat yang menjadi korban kekerasan oleh alat negara. Rakyat pemilik lahan pada akhirnya dituduh sebagai pengacau dan perusuh sehingga digiring ke markas polisi lalu dijadikakan tersangka. 

Baca Juga

Keimanan : Kunci Pembentukan Masyarakat Adil Makmur

Peristiwa kekerasan yg melibatkan oknum aparat, alat negara, seperti polisi dan TNI, ini terjadi dibanyak tempat. Antara lain yang terpublikasi oleh media: di Morowali, Bengkayan, Seruyan, Konawe, Pohwatu, Wadas, Weda dan paling terakhir di Rempang Kepulauan Riau. Dan di Rempang ini investasi berbau invasi dg relokasi tanpa lokasi dipimpin langsung oleh Meninvestasi dan penanaman modal asing sdr Bahlil alumni HMI. Sementara penduduk suku Melayu telah berabad abad menempati Pulau Rempat jauh sebelum penjajah datang menjajah, jaih sebelum Indonesia merdeka mereka telah menjadi warga di Pulau Rempang. 

Aspek investasi yg belakang ini menjadi riuh terdengar dan nyaris masive hadir menempat berbagai daerah penghasil tambang batu bara, nicel, emas, pasir, pangan diawali dg penyederhanaan undang undang investasi melalui omnibuslaw. 

Pengesahan Omnibuslaw sebagai bentuk tindakan negara membuka ruang sebagai agen imperialis, negara menghegemoni, alias menindas rakyatnya sendiri atas nema investasi modal asing. Sebetulnya dlm konteks globalisasi dan modernisasi kerjasama antar negara sesuatu yang musti terjadi dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi negara perlu memilih dan memilah watak investasi itu. Investasi itu harus menghormati kedaullatan rakyat sebagai pemilik lahan. Investasi memberikam atmosfir kesetaraan dan krsederajatan sosial ekonomi warga negara. Investor merupakan proses instrumental bagi peningkatan martabat ekonomi, hukum dan politik warga negara. Oleh sebab itu negara perlu memilih negara mana yang layak secara rasional melakukan investasi di tanah air sejalan dg prisip kedaulatan negara dan hak kemerdekaan warga negara. Investasi tidak boleh berwatak invasi yg menjajah dan menindas rakyat di negeri sendiri. Bila negara gagal mencegah hadirnya investasi yg bedampak invasi boleh jadi negara turut serta merusak kedaulatan rakyatnya sendiri. Karena negara melakukan pembiaran investasi berlanjut menjadi invasi. 

Yang menjadi masalah serius yg tengah dihadapi ialah investasi yg dikuti tenaga buruh dan berbiaya mahal, upah buruh diskriminatif antara buru asing dan buruh local. Buruh asing diperlakukan sebagai tenaga ahli sehingga dibayar lebih mahal dari pada buruh local. Investasi berwatak investasi menafikan hak warga pemilik lahan, penguasaan dan penggusuran warga dalam batas waktu yg merugikan. Menko Pohukam Prof Dr. Mahfud MD tentu harus bertanggung jawab, dlm berbagai kesamrawutan yg diakibatkan oleh Omnibuslaw. Pak Mahfud tidak boleh cuci tangan dari lari dari berbagai persoalan kemanusiaan yg diakibatkan oleh investasi. 

Selain itu ada masalah yg lebih serius di era kepemimpinan Joko Widodo adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dari Jakarta ke Paser Penajam Kaltim, tanpa reforendum untuk bertanya kepada rakyat setuju atau tidak pemindahan ibu kota negara ? 

Pemindahan ibu kota negara itu hak rakyat, olehnya perlu bertanya kepada rakyat. Kapan Presiden Joko Widodo bertanya kepada rakyat, meminta pendapat rakyat tentang setuju atau tidak, perlu atau tidak pindah ibu kota negara. Begitupula Urgensi dan relevansi ibu kota baru sangat perlu dikaji secara rasional, sehingga kelak hari tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan public. 

Begitupula apakah sdh ada uji amdal, sdh adakah pernyataan rakyat pemilik hak ulayat membolehkan Paser Penajam menjadi locasi Ibu Kota negara. Sehingga tidak terkesan pemindahan ibu kota negara semata mata merupakan ambisi, yang sarat dg manipulasi tanpa rasionalitas dan konstitusional. 

Tindakan pemindahan ibu kota negara itu terkesan hanyalah ambisi ego seorang Presiden Joko Widodo semata yang sangat dipaksakan. Bila hal demikian ini tidak melalui kajian yg mendalam akan sangat buruk bahanya di waktu waktu akan datang.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Paser Kaltim juga menghilangkan nilai nilai sejarah peradaban yg telah dicapai oleh generasi pejuang pendiri bangsa sebelumnya. Nama kota Jakarta, Jayakarta, Batavia yang amat bersejarah, menyimpan peristiwa besar, tentu akan hilang dengan sendirinya, tidak akan lagi disebut oleh generasi paska IKN. Sebutan Jakarta sebagai tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, misalnya tempat pembacaan teks sumpah pemuda, perumusan taks proklamasi, tempat perdebatan Piagam Jakarta atau Pancasila. Semua itu seiring proses waktu akan pudar dg sendirinya. Berarti menghilangkan nama besar tokoh tokoh yang mempengaruhi peristiwa sejarah tsb hilang dg sendirinya. Tentu bisa kita duga masih banyak hal lain yg masih tekateki atau misteri dibalik keinginan Jokowi memindahkan ibu kota negara.

Belum lagi pembangunan IKN itu butuh investasi besar. Untuk bisa mengundang investor bisa membangun IKN Joko Widodo menyiapkan kompensasi investasi dg menyiapkan lahan HGU untuk para investor selama 195 thnn. Bisa dibayangkan investor bisa mengusaai tanah dlm usia yang panjang di atas tanah dg kekayaan potensi Sumber Daya Alam berlimpah. Kompensasi tanah yg luas waktu yang panjang, ditilik secara material merugikan rakyat dan negara. 

Persoalan Gibran Rakabuming yang menjadi Capres Prabowo pada pilpres 2024, tidak kalah menarik dan menyita perhatian public. Dimana Gibran yg belum genap 40 thn, dan baru 2 thn menjadi Wali Kota Solo diusung menjadi Wapres dari Partai Golkar, sementara Gibran sendiri bukan anggota atau kader Partai Golkar. Hadirnya Gibran di Partai bagai Putra Maha Kota yang dg singkat meruntuhkan ribuan repotasi kader golkar yg terbaik yg telah bertahun tahun bergelut dan bergumul mengkader diri melalaui Partai Golkar. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan UU Pemilu yg terkait usai Calon Wakil Presiden yg belum mencapai 40 thn namun ditambah pasal sudah pernah menjadi Kepala Daerah. Artinya usia belum mencapai 40 thn namun sdh pernah menjadi kepala daerah maka dibolehkan untuk maju calon Wapres.

Andaikan revisi UU oleh MK ini, kelahirannya dilatari oleh kebutuhan kaum muda, dan dimaksudkan untuk mempersiapakan generasi muda, activis pemuda seperti: Ketua KNPI, Ketua Umum HMI, PMII, PMKRI, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, IMM, Ketua Dewan Mahasiswa untuk menjadi pemimpin negara di masa depan, saya kira suatu gebrakan yg harus mendapat apresiai di ruang konstitusi, maka harus disetujui dg persetujuan yg tulus oleh kita semua. Namun jelas latar putusan MK itu lebih pada memenuhi ambisi Jokowi untuk memperpanjang kepemimpinannya melalui Putra Sulungnya Gibran Rakabuming. 

Di mana sebelumnya terhembus wacana Presiden Joko Widodo untuk maju kembali mencalonkan diri menjadi Presiden yang ketiga kalinya, upaya ini berulang kali didengungkan oleh sdr Bahlil atas kehendak para investor. Selain itu terhembus juga wacana memperpanjang periode kepimimpinan Presiden Jokowi. Namun kedua duanya mendapat penolakan public. Kalau saja hal ini benar maka sesungguhnya Presiden Joko Widodo sedang berupaya membangun politik dinasti, atau Dinasti Jokowi. 

Hemat saya Politik Dinasti jauh lebih berbahaya dari sekedar nepotisme. Sejarah reformasi mencatat bhw salah satu poin penting dari gerakan reformasi 1998 adalah menolak dan mengutuk tindakan kekuasaan yg bercorak nepotisme pada akhir rezim Soeharto. 

Nepotisme dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan politik kekuasaan yg bertentangan dg moral atau etika bernegara dilakukan Pak Harto. Maukah kita semua suatu saat nanti diadili oleh pengadilan sejarah bahwa kita melegalkan politik dinasti di negeri Pancasila ?

HMI BURAM DAN MANDUL.

Dari sekian daftar persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, apa yang telah dilakukan oleh HMI sebagai organisasi kemahasiswaan islam, ekstra unversity, yang terbesar dan tertua di tanah air ? Nampaknya PB HMI Periode Rayhan alpa, tidak hadir, gagal membawa mission di tengah hiruk pikuk konstelasi politik nasional. HMI kehilangan jejak peradaban, tertimbun oleh beban kekuasaan Joko Widodo ketimbang menegakan independencia untuk membangun daya kritis anak umat dan anak bangsa yang tengah berkiprah di HMI. 

HMI menghadapi episode kelam dan terburuk dlm sejarah. Kenapa HMI mandul, HMI memilih jalan aman dan nyaman ketimbang menyuarakan suara kritis pada kekuasaan yg bergelimang dg berbagai ketimpangan dan pengkhianatan. Apakah HMI punya utang budi pada kabinet Presiden Joko Widodo ? Sehingga enggan menampilkan pamflet kritik pada kebathilan kekuasaan Joko Widodo. Sementara kritik atas penyimpangan prilaku bernegara merupakan bentuk kepekaan dan ciri kaum intelectual progresif.

Kalaupun HMI melayangkan suara kiris tentang buruknya sistem pengelolaan negara, adalah menjadi hak HMI. Terutama HMI sebagai organisasi mahasiswa, organisasi kaum intelectual muda muslim, senantiasa peduli dan kritis pada kerusakan kekuasaan. Justeru dengan pandangan dan sikap kritisism sebagai ciri kaum intelectual, tentu menambah bobot poin bagi HMI. Bahkan lebih dari itu, HMI mencetaķ nama besar yang berpengaruh, dihormati disegani oleh organisasi kemahasiswaan se tanah air. Dan sudah pasti tidak akan ada resiko pembubaran organisasi. Mengingat rezim sdh berganti, era otoriterianisme sudah berakhir. 

Mengeritik kekuasaan bagi kader HMI adalah jalan mencetak kekayaan pengalaman, juga investasi untuk meraih kekuasaan di masa depan. Jadi anak manis, tanpa kritisism, kelak menjadi beban yg terhina bagi negara di masa depan.

Namun ketika HMI mendiamkan prilaku rezim anomalis, yang melakukan berbagai pelanggaran etika bernegara, tentunya membawa titik balik yang merendahkan HMI sendiri. Negara tentu akan terus terpuruk ke jurang kehancuran ketika HMI mendiami seakan tak peduli. HMI pun semakin pudar tidak diperhitungkan kawan dan lawan, bahkan HMI tertimbun dibalik berbagai kebijakan ambiguenya kekuasaan Presiden Joko Widodo. 

SOLUSI PESERTA KONGRES

Saran Saya kepada semua Peserta Kongres harus bisa memulihkan legacy dan dignity, nama besar HMI, yaitu menegakan kembali fondasi independencia HMI.

Di otak setiap peserta kongres tersimpan daya intelegency, moralitas, yg merupakan modal kepeloporan peserta kongres, untuk menegakan martabat dan kehormatan HMI. Untuk itu tegakan independency etis dan independenci organisasi yang diruhi oleh nilai nilai dasar perjuangan maka HMI akan tegak bermartabat dan terhormat. 

Untuk itu peserta kongres harus bisa tampil dg kecerdasan dan integritas selaku kader HMI mengkritisi secara objectif, membedah secara jernih laporan pertanggung jawaban PB HMI Periode Kepemimpinan Rayhan.

Sebagai alumnus yg intens melakukan kaderisasi di seluruh sudut negeri dan mengawasi HMI secara dekat, saya tidak melihat karya kebijakan Ketum Rayhan untuk membesarkan dan membanggakan bagi kader HMI. 

Tidak ada konsulidasi terstruktur dan terorganisr untuk memperkuat mision dan kohesivitas organisasi di semua level.

Struktur kepemimpinan Rayhan adalah representasi dan rekonsiliasi antar tim sucses dari para kandidat yg bertarung dalam kongres. Kepengurusan Rayhan bukan representasi dari para kader terbaik pilihan yang direkomrndasikan cabang cabang Se Indonesia. Olehnya pengurus periode ini bekerja bukan semata mata untuk mensolidkan kewibawaan gerakan HMI dan memperkuat basis perkaderan, melainkan menghidupkan faksi faksi yg diwarisi oleh kongres. Inilah wajah bopeng dari kepengurusan adindaku Rayhan.

Untuk itu sebagai bentuk pembelajaran bagi pengurus HMI di semua level. Juga kontiniutas kaderisasi kader HMI yang akan datang, dapat memetik pelajaran dari kegagalan petiode ini, untuk merawat organisasi tetap progresif dan independent. Oleh sebab peserta kongres dg tegas menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Rayhan dan memecat semua kepengurusan Rayhan Aryatama. Mengingat periode kepengurusannya sangat cotraproductif dg hakekat HMI sebagai organisasi kader, mahasiswa dan independent. HMI lemah, dan seakan menjadi bahagian dari kekuasaan rezim yang berkuasa sekarang.

Dan putusan dalam poin rekomendasi eksternal: 

1. Meminta Kepada Presiden Joko Widodo untuk mengakhir kekuasaannya sebagai Presiden RI pada thn 2024 dg husnul khotimah. 

2. Presiden Joko Widodo Berhenti melakukan cawe cawe. Sebab tindakan berkonspirasi dengan para elite Parpol untuk menyiapkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah potret buruk berdemokrasi. Apalagi Presiden Joko Widodo bukan anggota dari salah satu Partai Politik yg menjadi peserta Pilpres, dan tindakan cawe cawe itu melukai warga negara yang memiliki pilihan yang berbeda. Dan perbedaan pilihan itu merupakan hak asasi setiap warga negara yang dibolehkan oleh demokrasi.

3. Batalkan semua kebijakan Negara yg kiranya telah dan seterusnya merugikan kedaulatan dan kehormatan negara. 

Seperti:

A. Putusan MK 90 ttg Cawapres sdh pernah menjabat Kepala daera. Putusan ini berbau diskriminatif dan hanya mementingkan seorang Gibran yg kebetulan anak seorang Presiden. Tetapi di sisi lain membunuh potensi anak muda yg terbaik yang bukan anak Presiden. Gibran dianggap dara biru kekuasaan hanya dia yang dianggap pantas mewarisi kepemimpinan politik Indonesia. Sementara kita tauh isi dan pandangan seorang Gibran yg tidak melewati pergumulan intelectual dan kepemudaan. 

B. Begitu juga Omnibuslaw, UU yang lahir di gelap malam, wujud dari persekongkolan segelitir elit politik. UU ini membuka ruang secara legal untuk perampokan harta kekayaan dari sumber daya alam yang masih tersimpan dalam kandungan bumi Indonesia. Perampokan legal dilakukan oleh saudagar pribumi bersekutu dg kekuatan modal asing.

C. Dan pemindahan IKN di Paser Penajam Kaltim di atas lahan 200 ribu hektar lebih milik para pengusaha. Proyek ini ke depan hanya menguntungkan pengusaha pemodal yang berbagi keuntungan. Konsesi lahan IKN hanya untuk pengusaha raksasa bukan untuk rakyat. 

Olehnya Kongres perlu meminta melalui rekomendasi supaya proyek itu dibatlkan. Sebab semua proyek itu dipandang tidak memberikan manfaat ekonomis dan martabat kemanusiaan bagi warga negara Indonesia. Bila diteruskan, justeru bisa membela bangsa dan negara di kemudian hari.

PENUTUP, mengutip ungkapan Jendral Soedirman, HMI bermakna "Harapan Masyarakat Indonesia" bila kader 

HMI peserta kongres terpanggil menyelamatkan bangsa dan negara dari kedzaliman dan kelaliman kekuasaan. Sejumlah rekomendasi eksternal tersebut merupakan jalan bagi HMI untuk membawa negeri tercinta bebas kemungkinan buruk yang akan terjadi.

MHR. Shikka Songge

Editor : Kholid Hidayat