DUMAI, iNewsDumai.id - Lembaga Survei Politik Puspoll Indonesia merilis sikap yang ditujukan kepada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan pada Senin, 27 Februari 2022 . Belakangan beredar laporan yang diungkap ke publik berupa harta kekayaan pejabat di bawah naungan Kemenkeu mengalami peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya.
Terbukanya kotak pandora tersebut bermula dari viralnya kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario Dandy beberapa hari yang lalu. Setelah itu, netizen ramai-ramai melakukan pengecekan harta kekayaan pejabat yang berada di bawah naungan Kemenkeu.
Lembaga Survei Puspoll Indonesia menilai kejadian beruntun tersebut sangat riskan untuk menurunkan kepercayaan publik. Bukan hanya itu, turunnya kepercayaan publik bukan hanya pada Kementrian Keuangan melainkan juga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bukan hanya itu, Luqmanul Hakim yang juga sebagai Manager Program Riset Puspoll mengatakan ada indikasi berupa ancaman untuk boikot pajak dari publik. Lembaga Survei Puspoll Indonesia menilai bahwa fenomena ini akan meningkatkan sentimen negatif kepada pejabat publik.
Luqman menyarankan agar Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara terbuka menpublikasikan semua LHKPN anak buahnya secara jujur. Dengan begitu publik bisa menanggapinya dan menberikan kritik atas gaya hidup mewah pejabat pajak.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati harus membentuk satuan pengawas untuk memantau LHKPN anak buahnya. Selain itu menggandeng KPK dan PPATK untuk investigasi anak buahnya yang memiliki harta tak wajar.
“Kemenkeu harus tegas dan berani mengusut tuntas aliran dana terutama harta kekayaan yang tak wajar, apalagi ini bukan kasus yang pertama”
Hasil survei terakhir Puspoll Indonesia pada Desember 2022, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Kemampuan pemerintah mengelola krisis dampak pandemi covid -19 bisa terlewati dengan baik. Begitu juga menjaga stabilitas perekonomian dan harga-harga sembako.
Manager Program Riset Lembaga Survei Politik Puspoll Indonesia tersebut berharap agar kasus yang melibatkan beberapa dirjen pajak anak buah Sri Mulyani tersebut tidak berdampak besar sebagaimana kasus Ferdy Sambo pada kasus lembaga kepolisian. Menkeu harus cepat mengelola krisis kepercayaan ini agar tak berlarut dan kembali pulih sehingga wajib pajak proaktif membayar kewajibannya.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
