JAKARTA, iNewsDumai.id - Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.
Hal tersebut mengingat beban kerja tenaga honorer biasanya lebih besar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah tetap dan jelas kesejahteraannya.
"Tenaga honorer antara beban kerja dan kesejahteraan tidak seimbang. Sebab itu adanya penambahan pagu ini harus menjadi penambahan kesejahteraan bagi tenaga honorer," ungkap Syamsurizal dalam keterangannya, kemarin
DPR sebelumnya sedang membanas nasib 2,3 juta honorer yang akan habis kontrak sesuai peraturan presiden pada november 2023. Namun DPR dan fraksi PPP mengusulkan ada penyelamatan nasib mereka.
Menurutnya, kedepan kesejahteraan tenaga horer harus lebih terjamin, mengingat telah disepakatinya Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-/KL) Tahun 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.
"Saya berharap dengan disepakatinya penambahan pagu anggaran tersebut ada penambahan honor terhadap tenaga honorer di setiap instansi dan lebih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan tenaga honorer," jelasnya.
Ia mengingatkan jangan sampai ada perbedaan lagi gaji tenaga honorer antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Karena ada kasus beberapa tenaga honorer yang tidak terdata di database instansi rela digaji di bawah standar dengan alasan pengabdian yang disesuaikan dengan adanya anggaran.
"Fraksi PPP berharap betul-betul kesejahteraan tenaga honorer di perhatikan oleh negara. Ini penting untuk perbaikan taraf ekonomi mereka," tegas Syamsurizal.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
