DUMAI, iNewsDumai.id - Edison, S.H Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai tanggap akan adanya informasi tentang adanya pekerjaan di proyek pembangunan RS Awal Bros Dumai yang Pekerjanya saat melakukan pekerjaan di area ketinggian tidak menggunakan APD lengkap berupa Body Harness dan bahkan Helm (temuan dilapangan 2 hari berturut-turut). Rabu, (31/05/2023).
Terkait adanya informasi tersebut, Edison, S.H mengatakan, "Terhadap adanya pekerjaan di area ketinggian, perusahaan harus menyediakan tenaga kerja yang bersertifikasi untuk melakukan pekerjaan di area ketinggian tersebut".
“Ketika ada yang memberikan informasi atau saran, seharusnya Disnakertrans Provinsi Riau cepat tanggap, jangan dibiarkan. Serta harusnya mereka berterimakasih karena telah ada yang membantu mereka untuk mengingatkan,” ucap Edison.
Jadi ketika ada hal seperti ini mereka harus peduli, jangan dibiar-biarkan. Ketika ada yang memberikan masukan yang baik, jangan mereka anggap sepele. Inilah merupakan kelemahan dari Disnakertrans Provinsi itu.
Edison menambahkan, "Jika perlu stop kan saja pekerjaan nya sementara dahulu jika mereka (perusahaan) tidak sanggup untuk melengkapi bagaimana mekanisme dan tata cara melakukan pekerjaan di area ketinggian".
“Jangan menunggu timbul resiko dan kejadian yang menimbulkan korban baru ribut-ribut,” kesalnya.
Kalau andai Fap Tekal punya hak, stop kan saja pekerjaan itu, karena kalau mereka tidak peduli kita punya hak juga untuk menyampaikan.
Pernyataan tegas dari Edison, S.H, selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Dumai yaitu stop kan saja pekerjaan nya dahulu, hingga perusahaan sanggup untuk untuk melengkapi mekanisme dan tata cara melakukan pekerjaan di area ketinggian.
Dan juga dari pihak perusahaan seharusnya berterimakasih karena telah ada yang membantu untuk mengingatkan, terhadap ada hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan saat melakukan pekerjaan di area ketinggian.
“Kalau seandainya Wasnaker yang ditugaskan untuk memeriksa terkait RS Awal Bros oleh Disnakertrans Provinsi Riau tidak mampu, maka ditukar saja Tety itu dengan pengawas yang lain. Masih banyak kok petugas Pengawasan lain yang mau dan mampu,” pungkas Edison Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara Ismunandar Ketua Umum Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (Fap Tekal) Dumai menyampaikan bahwa, "Jika memang Wasnaker Provinsi Riau yang diutus tidak mampu untuk profesional dalam melaksanakan tugas pengawasannya, maka kami dari Fap Tekal Dumai akan melakukan Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Demo) di depan Gedung RS Awal Bros Dumai".
“Bahkan saat nantinya kami melakukan aksi, kami akan turun bersama masyarakat setempat dan juga akan mempertanyakan seperti apa penyerapan tenaga kerja lokal dan tempatan saat proyek pembangunan RS Awal Bros Dumai ini berlangsung, Karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa saat ini sekitar 80% buruh yang bekerja dalam pembangunan bukan masyarakat setempat yang ada di lingkungan Awal Bros,” ujarnya.
Editor : Ari Susanto
Artikel Terkait
