Konflik Rempang, KAHMI Desak Pemerintah Berpihak pada Rakyat

JAKARTA, iNewsDumai.Id - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Ahmad Yohan, menyayangkan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai, investasi harus tetap berpihak pada rakyat.

"Kita paham investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat,” ujar Ahmad Yohan, di sela Jalan Sehat Nasional HUT KAHMI, di Jakarta, Minggu (17/09/2023).

Baca Juga

Bentrok Tanah Rempang, Komisi II DPR Minta Semua Pihak Tahan Diri

Menurut Yohan, semua pihak harus menahan diri dan tidak saling menyalahkan, apalagi menggoreng isu ini untuk kepentingan politik Pilpres. 

“Harus ada solusi yang tidak merugikan rakyat. KAHMI percaya Presiden Jokowi akan mengambil solusi yang tepat,” ujar Presidium MN KAHMI yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini.

KAHMI meminta semua pihak menahan diri dan kembali ke jalan musyawarah. Pihaknya juga memimta aparat keamanan untuk tetap persuasif dan menjaga situasi agar kondusif.

KAHMI berpandangan pemerintah harus mengajak masyarakat dalam kebijakannya. Rakyat harus didemgar aspirasinya .

Sebagaimana diketahui pengosongan 17.000 hektare Pulau Rempang berujung bentrok. Masyarakat Rempang anggap pengosongan tanah merupakan tindakan sewenang -wenang pemerintah.

Editor : Kholid Hidayat