PPKM Dicabut, Epidemiolog Ingatkan Garis Batas Pandemi Covid-19 Belum Dilampaui

DUMAI, iNewsDumai.Id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sudah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. Diketahui, PPKM menjadi salah satu intervensi pemerintah Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19.

Meski begitu, Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengingatkan bahwa garis batas akhir pandemi Covid-19 baik di Indonesia maupun Global belum dilalui. Meskipun, saat ini situasi Covid-19 secara Global sudah mengalami perbaikan-perbaikan.

Baca Juga

Jokowi Akan Bagikan Bansos Beras 10 kg ke 21,3 Juta Keluarga

“Menyambut tahun 2023 ini, kita harus ingat bahwa situasi Global meskipun ada perbaikan tetapi masih ada jalan panjang, relatif panjang yang harus dilalui, garis pandemi ini belum kita lampaui,” kata Dicky dalam keterangannya, Minggu (1/1/2023).

“Meskipun bahwa sebagian negara masuk dalam kategori yang memang sudah mulai berani ya menyatakan dirinya sebagai keluar dari situasi krisis dengan mencabut beberapa kelonggaran,” tambahnya.

Selain itu, Dicky juga mengatakan bahwa jika dilihat dari sero survei dimana antibodi masyarakat meningkat bahkan 90% artinya ini mengindikasikan banyak kasus infeksi Covid-19 yang tidak terdeteksi.

Baca Juga

Jokowi Sampaikan Pembangunan Infrastruktur Berlanjut, PPP: Berdampak Signifikan

“Kemudian juga bicara serologi survei misalnya, memang betul angka penduduk yang memiliki antibodi di banyak negara sekarang meningkat, bahkan di atas 90%. Tapi ingat itu juga mengindikasikan dan membuktikan bahwa banyak kasus infeksi nggak terdeteksi gitu,” katanya.

Dicky pun mengingatkan agar tetap waspada dengan fakta bahwa di China ada sembilan sub varian yang masih merajalela. Sehingga, varian ini berpotensi untuk bermutasi menjadi sub varian baru lagi.

“Jadi di tengah fakta bahwa di situasi Global antara lain di China itu ada 9 sub varian yang merajalela yang menjadi masalah dalam artian potensi mereka misalnya nanti bermutasi dan melahirkan sub varian baru,” ujarnya.

Baca Juga

Target Pajak Pemerintah 2024 perlu Akomodatif ke Pertumbuhan Ekonomi

Kemudian, kata Dicky, cakupan vaksinasi booster di Indonesia yang masih rendah harus segera ditingkatkan lagi. Dia juga mengingatkan ketika aturan PPKM sebagai pedoman masyarakat melaksanakan aktivitas dicabut harus segera ada aturan untuk menjadi acuan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Nah, di sisi lain di Indonesia cakupan vaksinasi booster kita masih rendah, karena ini yang membedakan dengan negara tetangga, apa itu Singapura ataupun Australia misalnya. Sehingga ini yang juga harus menjadi pertimbangan dalam mencabut itu sudah siap nggak. Jadi jangan sampai ada kekosongan dalam intervensi atau arahan pedoman yang menjadi acuan di masyarakat,” tandasnya.

Editor : Kholid Hidayat