PB HMI, Penyusunan RAPBN 2025 Cukup Realistis

JAKARTA, iNewsDumai.id - Di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.

Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Ibnu Tokan memberi beberapa catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca Juga

Gelar Dialog Publik, PB HMI Minta Izin Tambang yang Menyengsarakan Rakyat di Cabut Oleh Pemerintah

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di angka 5,2 persen dinilai sangat realistis  mengingat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, target pertumbuhan hanya tercapai sekali, yakni pada tahun 2022. Kemudian ketidakpastian global, perubahan iklim menjadi faktor perlambatan ekonomi global.

"Saat ini berat bagi pak prabowo untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka delapan (8) persen. Mengingat ketidakpastian global dan perubahan iklim. 5,2 persen adalah angka yang realistis dengan prasyaratnya adalah pemerintah perlu memastikan kinerja konsumsi domestik mengalami penguatan," jelas ibnu. 

Kedua, Target inflasi pada RAPBN 2025 direncanakan sebesar 2,5%. Menanggapi target inflasi tersebut, Ibnu mengatakan meskipun sudah relatif menggambarkan situasi kondisi perekonomian inflasi di tahun ini dan juga produksi tahun depan, tetapi dia menggaris bawahi pemerintah perlu mewaspadai perubahan level inflasi, terutama untuk komoditas pangan.

Baca Juga

Surat Cinta kepada Bendahara Umum PB HMI Periode 2021-2023

“Karena kalau kita perhatikan dalam setidaknya 5 tahun terakhir ini, inflasi untuk komoditas pangan ini relatif volatile ya. Artinya dia berubah ubah, ada yang disebabkan oleh kekurangan stok produksi, faktor perubahan iklim, yang akhirnya mengubah masa panen dan berdampak terhadap inflasi,” ujarnya. 

Ketiga, dana pendidikan dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari negara, padahal kebutuhan untuk belanja pendidikan meningkat akibat masuknya program Makan Bergizi Gratis. Menurut Ibnu, seharusnya fokus pemerintah di bidang pendidikan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan lain sebagainya, perlu membutuhkan pendanaan lebih besar.

Keempat, biaya infrastruktur berkurang kendati pembiayaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berlanjut. Artinya, ada proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi yang akan dirasionalisasikan kedepan.

Baca Juga

Anas Urbaningrum Bakal Bebas, PB HMI: Siap Jemput untuk Menyongsong Lembaran Baru

Terakhir ibnu  mengatakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2025 Maka pemerintah perlu mengoptimalkan hilirisasi industri, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, transformasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi dan penguatan EBT.

Editor : Ari Susanto