Anak Yatim serta Fakir Miskin Ditolak di SMAN Pada PPDB 2022, Ratusan LLMB Datangi Disdik Riau

PEKANBARU, iNewsDumai.id - Calon siswa baru (CSB) yang tergolong miskin dan anak yatim piatu dan zonasi ditolak sejumlah sekolah menengah atas negeri (SMAN) pada Penerimaan Siswa Baru (PPDB) 2022 membuat ratusan pengurus Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Pekanbaru geram dan menggeruduk Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Disdik), Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, Kamis (8/9/2022).

Massa LLMB menuntut Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertanggung jawab atas nasib sejumlah anak yatim piatu tidak diterima meskipun masuk zonasi karena tidak punya uang yang ditolak panitia PPDB di sejumlah sekolah SMAN di Riau khususnya di kota Pekanbaru. 

Baca Juga:

Terkait PPDB di Pekanbaru, Massa Berdemo Desak Kabid SMA/SMK Aristo Dipecat

Dalam aksinya, LLMB menurunkan tiga orator handal yakni Ketua DPD LLMB Pekanbaru, Datuk Panglimo Mudo, Muhammad Uzer, Datuk Timbalan Ismail Sarlata dan Ketua DPP LLMB Datuk Panglimo Besar Ismail Amir.

Orator Datuk Timbalan  LLMB Ismail Sarlata dalam sambutannya mengatakan "Sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri Penerimaan Siswa Baru (PPDB) 2022 menolak calon siswa dari keluarga miskin dan yatim piatu meskipun masuk sistem zonasi".

"Dinas Pendidikan dan DPRD Riau harus bertanggung jawab atas nasib anak-anak yatim tersebut. Pasalnya, diduga kuat sejumlah oknum kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan Riau dan anggota DPRD Riau bermain rombel. Oknum mafia pendidikan ini mengikutsertakan siswa baru melalui rekomendasi dari oknum oknum tersebut, hal ini terjadi di seluruh SMA di Pekanbaru, sehingga merugikan hak-hak anak yatim dan dhuafa dan anak miskin lainnya," jelasnya.

Parahnya lagi, kepala sekolah juga menolak siswa baru yang tergolong miskin dan anak yatim yang bukan dari jalur prestasi karena mengutamakan anak-anak orang kaya hasil rekomendasi oknum tertentu. Jika sekolah hanya menerima siswa pintar dan rekomendasi oknum tertentu, untuk apa sekolah dibangun? Jika pintar dan berprestasi, tidak perlu pergi ke sekolah lagi," katanya sembari menutup.

Datuk Ismail Sarlata juga meminta Aristo, Kepala Bagian SMA sekaligus Ketua Panitia PPBD TP 2022/2023 menjelaskan tanggung jawab atas amanah yang diembannya sebagai Panitia PPDB TP 2022/2023. Pasalnya, masih banyak pejabat Disdik yang suka membohongi dan menyakiti hati masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru yang mengarahkan anak yatim masuk SMA Negeri 17,18 atau 19. Datuk Ismail juga mencurigai Kepala Sekolah SMA 5 Pekanbaru salah minum obat.

Kemudian Ismail meminta Pj Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan memecat kepala sekolah SMA Negeri 1,4 dan 5.

Sementara Ketua DPD LLMB Pekanbaru Datuk Panglimo Mudo Mudo Muhammad Uzer mengatakan "Pihaknya menduga ada kejanggalan dalam proses PPDB, dimana anak yatim dan siswa dari keluarga miskin ditolak pada PPDB 2022 sedangkan kuota zonasi masih kosong namun hanya diprioritaskan untuk siswa baru jalur titipan atau rekomendasi dari masing-masing pemangku kepentingan".

"Kami menduga ada sejumlah oknum kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan Riau dan anggota DPRD Riau bermain rombel agar anak-anak yang direkomendasikan oknum tersebut punya peluang, hal ini terjadi di seluruh SMA di Pekanbaru sehingga merugikan hak-hak masyarakat terutama fakir miskin dan anak yatim serta dhuafa. Bahkan siswa yang mendaftar PPDB namun ditolak karena tidak termasuk dalam zona penilaian rengki," jelasnya.

"Padahal banyak siswa yang masuk melalui rekomendasi tidak mengikuti proses PPDB berjalan lancar dan diterima di sekolah yang diinginkan, hal ini diduga ada KKN,” tutupnya.

Uzer meminta Gubernur Riau mencopot Kepala Sekolah dan Aristo yang diduga terlibat bermain rombel dalam PPDB Tahun Pelajaran (TP) 2022/2023.

"Jika nanti tuntutan ini tidak direalisasikan, maka LLMB akan ke Polda Riau untuk melaporkan dugaan maladministrasi, KKN, dan penyalahgunaan wewenang," terang uzer.

Sementara itu, Datuk Panglima Besar (Pangbes) LLMB, Ismail Amir dalam sambutannya mengatakan, pihaknya juga mencium bau tak sedap di Dinas Pendidikan Riau yang diduga menerima uang dari program PPDB melalui jalur rekomendasi.

"Kami mencium bau yang berarti kepala sekolah mendapat uang, jadi tidak ada lagi keadilan bagi anak yatim dan jalur zonasi. Oleh karena itu, kami minta ketegasan dari pihak terkait. Karena pendidikan mencerminkan akhlak, maka dari itu kita tunggu deadlinenya yang pasti sore ini dari Disdik Riau, bukan kabar ketidakpastian lagi," jelasnya.

“Saya sudah tiga periode menjadi anggota dewan, saya tahu betul seluk beluk permainan seperti ini, hanya saja kita tidak perlu membukanya. Berapa banyak anggota dewan yang suka nitip sana sini. Ini menyalahgunakan wewenang, jika hal ini terjadi terus menerus maka keadilan sudah tidak ada lagi bagi yang lemah. Perbuatan serakah individu-individu atau kelompok tertentu ini sangat merugikan, misalnya jika setiap oknum mafia menitip 10 sampai 15 orang, maka anak-anak miskin dan yatim piatu terabaikan. Oleh karena itu, hari ini kita mengubahnya karena kedaulatan negara ini berada ditangan rakyat," terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, masing-masing kepala sekolah SMAN 1, SMAN 4 dan SMAN 5, yang dituding bermain rombel oleh LLMB saat ditemui awak media di ruang kerjanya, belum membuahkan hasil. Karena masing-masing oknum kepala sekolah itu tidak berada di tempat.