Keberadaan Alat Berat PT TUM Resahkan Warga Pulau Mendol, DPRD Riau Kawal Pencabutan Perusahaan

Pekanbaru, iNewsDumai.id - Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat pulau mendol yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) gelar audiensi ke DPRD Provinsi Riau dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Rombongan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman di ruang pertemuan Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (31/08/2022).

Selain dihadiri oleh rombongan FM-PPM, audiensi ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat dan legislator asal Kabupaten Pelalawan, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharudin. Legislator asal Pelalawan Sewitri dari Fraksi Golkar dan juga Dt. Nasir Penyalai dari LAM Provinsi Riau yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Penyalai.

Baca Juga

Diminta Masyarakat Dukung Koalisi Perubahan, Husni Tamrin: Keinginan Perubahan itu Dimulai Dari Akar

Dalam agenda ini dari Pihak FM-PPM yang dihadiri oleh Said Abu Supian selaku koordinator dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa. Kazzaini KS yang merupakan tokoh masyarakat Pulau Mendol kepada forum mengatakan maksud dan tujuan dari audiensi tersebut adalah dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat Pulau Mendol, terkait keberadaan PT. TUM (Trisetia Usaha Mandiri) yang telah menempatkan sejumlah alat berat di Pulau tersebut.

“Kami mewakili Masyarakat Pulau Mendol merasa keberadaan PT ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Kazzaini mengatakan "Pulau Mendol yang lebih dikenal dengan nama Penyalai ini, sudah identik dengan mata pencaharian bertani dan nelayan. Adanya perusahaan ini membuat sistem mata pencarian masyarakat menjadi terganggu".

Baca Juga

Ketua APDK Pelalawan Kritisi Buruknya Kondisi Jalan Lintas Bono, Pelalawan

‘’Apalagi komoditas yang meraka bawakan ini adalah sawit yang kita kenal sangat banyak menyerap air, dan kontur tanah dari Penyalai ini juga pada dasarnya tidak cocok dengan tanaman tersebut. Oleh karena itu masyarakat berharap agar penempatan alat berat ini segera ditarik dari lokasi, karena pada dasarnya warga Penyalai tidak pernah menolak kedatangan investor, asalkan tidak mengganggu ekosistem dan mata pencaharian masyarakat," jelasnya.

“Dengan luas sekitar 30.641 Hektar pulau ini yang didiami oleh berbagai macam etnis dan suku bangsa, membuktikan bahwa masyarakat Penyalai bisa menerima siapa saja dengan baik. Keberadaan perusahaan yang telah menguasai hampir 20% dari luas pulau ini membuat masyarakat terganggu. Kita tidak anti investasi tapi jangan sawit dan akasia yang dibawa ke sini karena dapat mengakibatkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan,’’ ucap Kazzaini sembari mengakhiri.

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharudin mengatakan dari pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mendengar langsung pemaparan yang disampaikan oleh masyarakat dalam agenda rapat dengar pendapat tentang keberadaan perusahaan yang telah banyak menimbulkan keresahan itu.

Baca Juga

Abdul Nasib Terpilih Jadi Ketua DPD Pelalawan, Fuad Santoso: Ini Langkah Awal Pemuda pelalawan

Secara umum pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Bupati Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Perusahaan karena telah banyak melakukan pelanggaran dan sudah sering diberi surat peringatan.

“Pemerintah mendukung pencabutan izin perusahaan ini dengan alasan keberadaannya yang tidak tepat, selain itu juga kekhawatiran kita dengan adanya abrasi yang sudah semakin luar biasa yang mengakibatkan terkikisnya pinggiran pulau,‘’ ujarnya.

Lagipula Penyalai sendiri sebut Baharudin sudah ditetapkan sebagai Food Estate dengan komoditas pangan yang mengarah kepada sumber makanan diantaranya padi, kelapa, dan sagu. “Kita sepakat permasalahan ini disuarakan ke Gubernur dan Pemerintah Pusat”, katanya.

Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman dalam tanggapannya terhadap pemaparan masalah yang terjadi di Penyalai ini mengatakan siap akan menindak lanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat Penyalai. “Pengaduan ini akan segera kita proses ke Pusat, serta bekerjasama dengan pihak yang berwenang,’’ sebutnya.

"Kedepannya Forum ini akan berangkat langsung ke Jakarta untuk menemui Kementerian ATR/BPN, komisi IV DPR RI dan Presiden Joko Widodo", ucap salah seorang peserta rombongan Said Abu Supian kepada awak media.

“Insya Allah kita akan berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 09 September nanti’’, ujarnya.

Editor : Ari Susanto