DUMAI - Polsek Dumai Kota melaksanakan kegiatan Cooling System berupa sambang dan diskusi bersama tokoh masyarakat (Tomas) Kecamatan Dumai Kota, pada Rabu, 13 November 2024, di Jalan Tenaga, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024, sebagai upaya Polres Dumai untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkada serentak di Kota Dumai.
Kanit Binmas Polsek Dumai Kota, IPDA A.R. Simanjuntak, yang hadir mewakili Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, mengajak tokoh masyarakat di wilayah hukum Polsek Dumai Kota untuk berkolaborasi menjaga situasi aman dan damai selama Pilkada.
"Kami berharap peran aktif dari para tokoh masyarakat untuk mendukung kami dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kolaborasi kita semua sangat penting untuk menjaga ketenangan di tengah-tengah masyarakat," ujar IPDA Simanjuntak.
Dalam diskusi tersebut, IPDA Simanjuntak membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada.
Ia mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk turut berperan serta dalam menangkal berbagai potensi konflik.
"Kami mengimbau agar bapak-bapak tokoh masyarakat dapat membantu menyebarkan pesan damai dan menjauhkan masyarakat dari isu-isu yang memecah belah. Dengan begitu, kita bisa menjaga ketertiban bersama," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi dalam Pilkada, mengingat pada tanggal 27 November 2024 mendatang masyarakat akan menggunakan hak pilihnya.
"Kami mengajak semua masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Golput bukan solusi, karena suara kita penting untuk masa depan kota ini," ungkap IPDA Simanjuntak.
Ia berharap para tokoh masyarakat bisa turut mengajak masyarakat untuk tidak apatis dalam menggunakan hak pilih.
Di era digital ini, IPDA Simanjuntak mengingatkan agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
"Jangan sampai terjebak pada berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA. Mari kita semua bijak dalam menyaring informasi agar situasi tetap aman," tambahnya.
Selain itu, ia mengimbau untuk menolak praktik politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi.
"Kami mengajak masyarakat, terutama para tokoh, untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang. Politik uang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga berisiko bagi si pemberi dan penerima karena ada sanksi hukumnya," tegas IPDA Simanjuntak.
Editor : Ari Susanto
Artikel Terkait
