JAKARTA, iNewsDumai.id - Sebanyak 2,3 juta honorer terancam tak diperpanjang menyusul keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.
Merespon masalah tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan sedang mencari solusi atas masalah tersebut. "Kami pastikan sampai tahun 2023, tenaga honorer tetap aman. Anggaran sudah disiapkan. Jadi tak perlu khawatir," katanya di program Good Talk, Good Radio Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, Syamsurizal yang juga Ketua DPW PPP Riau mengungkapkan DPR saat ini sedang membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk menjamin pemindahan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK).
Syamsurizal mengatakan para tenaga honorer telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Karena itu keberadaannya harus diselamatkan dan ditingkatkan kesejahteraanya. Salah satunya tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu. " Jika mereka di PHK, maka kelancaran pemilu bisa menjadi terhambat," ujarnya.
Syamsurizal memastikan akan berusaha semaksimal mungkin agar 2,3 juta honorer bisa tetap diperpanjang. Selain itu nantinya UU ASN yang baru akan mengakomodir honorer agar diangkat menjadi PPPK.
Mantan Bupati Bengkalis tersebut memperkirakan revisi UU ASN akan disahkan pada bulan september sehingga peraturan turunannya langsung bisa disiapkan.
"Masa sidang tahun ini akan selesai dan segera diprioritaskan untuk pengesahan UU ASN yang baru" bebernya.
Sebagaimana diketahui saat ini 2,3 juta tenaga honorer sedang menanti nasibnya terkait adanya peraturan baru. DPR akan memperjuangkan agar nasib mereka tetap aman tanpa dikurangi hak-haknya.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
