DUMAI, iNewsDumai.Id - Persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun. perpaduan Intervensi kebijakan perekonomian dan perlindungan sosial menunjukkan hasil yang baik.
Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan periode perhitungan Maret 2023 yakni sebesar 9,36% atau sebanyak 25,90 juta orang. Angka kemiskinan yang diumumkan BPS hari ini lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2022 yakni sebesar 9,57% (26,36 juta orang) maupun dibandingkan Maret 2022 yakni sebesar 9,54% (26,16 juta orang).
"Penekanan Presiden Jokowi yang ingin menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sedikit banyak juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada umumnya, karena rumah tangga yang disasar pada program kemiskinan ektrem seluruhnya merupakan keluarga yang masuk kedalam kategori miskin" Kata Arif Budimanta dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.
Tingkat kemiskinan ekstrem sendiri, menurut kajian Bank Dunia per 2022 tercatat jumlahnya menurun signifikan menjadi 1,5%.
Tren penurunan tingkat dan jumlah orang miskin ini menunjukan adanya momentum perbaikan kesejahteraan masyarakat ini harus terus dikelola dan dipercepat.
Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan dapat berjalan lebih cepat apabila kita dapat lebih ketat menjaga laju inflasi khususnya inflasi makanan yang proporsinya mencapai 74,21% dalam menentukan garis kemiskinan.
Untuk itu, kedepan berbagai potensi gejolak harga pangan seperti dampak dari perubahan iklim, adanya El Nino, dan berbagai hal yang mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan harus dimitigasi dengan baik.
Disamping itu, penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha yang mendukung terjadinya peningkatan pendapatan (income generating) masyarakat juga menjadi strategi yang tak terpisahkan dalam upaya penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini belum kembali pada level sebelum pandemi (September 2019 sebesar 9,22%) terutama untuk kondisi kemiskinan di daerah perkotaan, sehingga tren penurunan yang ada saat ini harus lebih diperkuat dengan kolaborasi dan konvergensi berbagai program yang ada baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, korporasi swasta dan institusi lainnya.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
