DUMAI, iNewsDumai.Id - Alumni Unila Bersatu (AUB) mendesak Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, untuk tidak pamer kuasa dan menggunakan pendekatan kekuasaan dalam merespon kritik warganet atas buruknya pembangunan infrastruktur di Lampung.
Edy Karizal, Ketua Presidium AUB, dalam rilis yang dikirimkan dari Bandarlampung, Minggu (16/4/2023), menyatakan, pendekatan kekuasaan adalah sisa feodalisme Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi dalam konteks modern. "Dampak pamer kuasa semacam itu akan sangat buruk, baik bagi pengkritik, gubernur, dan Lampung secara keseluruhan", ujar Edy Karizal.
Menurut Edy Karizal, Gubernur Lampung cenderung pamer kuasa ketika merespon kritik warganet yang bermukim di Australia, Bima Yudho Saputro.
Bima mengatakan, Gubernur memaki-maki orang tuanya melalui sambungan telepon dan mengungkapkan kemarahan atas kritik yang dilontarkan Bima melalui akun tiktoknya.
Tidak itu saja, orang dekat Arinal sang Gubernur, pengacara Ginda Ansori Wayka, juga melaporkan Bima ke kepolisian atas kritik tersebut.
Bima melontarkan kritik keras kepada Gubernur dan pemerintah Provinsi Lampung atas buruknya kualitas infrastruktur jalan di provinsi itu. Kritik itu dilontarkan Bima melalui akun tiktok @awbimaxreborn.
Menurut AUB, ketika pendekatan kekuasaan dipakai, maka pengkritik seketika merasa terancam. Di sisi lain, popularitas Gubernur cenderung akan jatuh dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Dalam situasi demikian, Edy menegaskan, warga menjadi gamang dan pemerintahan akan ragu dalam bertindak. Demokrasi dipertaruhkan. Alhasil, warga secara keseluruhan akan dirugikan.
Sementara itu, juru bicara
keluarga Bima Yudho Saputro, Bambang Sukoco, mengatakan bahwa keluarga Bima sudah siap dengan segala konsekuensi atas kritik yang disampaikan Bima, termasuk konsekuensi hukum.
AUB menghargai sikap keluarga Bima. AUB sendiri merupakan kelompok alumni Universitas Lampung (Unila) yang peduli dengan demokrasi, kebhinekaan, dan pembangunan di Indonesia. AUB berharap, perlawanan hukum keluarga Bima bisa membuahkan hasil.
"Namun, yang terpenting, demokrasi di Lampung bisa terjaga dan pembangunan berjalan efektif. Infrastruktur bisa dibenahi", tukas Edy Karizal.
AUB menegaskan, Gubernur seharusnya fokus dalam upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur. Gubernur perlu memastikan agar prioritas pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar dengan melakukan pelbagai terobosan dan kreativitas pembiayaan. "Jangan kehilangan akal ketika APBD dinilai tidak memadai," ujar Edy.
Selain itu, pastikan agar program prioritas daerah Lampung selaras dengan program pembangunan negara di tingkat pusat. "Jalan tol, bendungan, pembangkit yang dibuat pusat harusnya disambut dengan pembangunan infrastruktur lain untuk semakin menggerakkan perekonomian di Lampung, demi kesejahteraan rakyat," tandas Edy.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
