DUMAI, iNewsDumai.Id - Sebanyak 10 ribu buruh diperkirakan bakal menggelar demo tolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di Istana Merdeka Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/1/2023).
"Kalau dari pemberitahuan sekitar 10 ribu (masa buruh). Personel (pengamanan) nanti malam (Jumat/13/1/2023 malam) baru keluar," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, Jumat, (13/1/2023).
Komarudin menuturkan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Termasuk melakukan rekayasa arus lalu lintas.
"Kita siap mengamankan apapun kegiatan masyarakat Jakarta kita siap amankan. Kalau untuk rekayasa lalu lintas sementara ini masih situasional. Butuh rekayasa kita lakukan kalau tidak normal semua," jelasnya.
Dalam melakukan pengamanan, kata Komarudin pihaknya akan berusaha mengantisipasi potensi masuknya penyusup yang bisa membuat gaduh jalannya demo.
"Sehingga harapan kita bersama bahwa apapun kegiatannya bisa berjalan sesuai harapan masing-masing, harapan kaki masyarakat umum dan penyampai aspirasi," ucapnya.
Komarudin mengatakan demo merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun demikian, ada peraturan yang berlaku terutama dalam hal memperhatikan hak-hak pengguna jalan.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada para demonstran untuk menyampaikan aksinya di tempat dan fasilitas yang telah disediakan.
"Tentunya hal ini bertujuan agar seluruh aktivitas masyarakat ibu kota berjalan, yang aksi bisa menyampaikan pendapat nya, masyarakat lain bisa melakukan aktivitasnya," katanya.
"Info yang saya dapat dari patung kuda, (Jakarta Pusat) (lokasi demo) akan ke Jakarta Barat. Kalau gak salah acara Munas," tambah Komarudin.
Sebelumnya diberitakan, ribuan Buruh bakal menggeruduk Istana Merdeka Kepresidenan RI, Jakarta Pusat untuk unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker), Sabtu, (14/1/2023).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan diperkirakan ada 10 ribu buruh yang berasal dari berbagai daerah yang melakukan demo.
"Aksi di fokuskan di Istana negara yang berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta dan Bandung raya. Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang," ujarnya lewat konferensi pers daring, Senin, (9/1/2023).
Demo tersebut akan berlangsung mulai pukul 9.30 WIB. Kata Iqbal, demo ini juga akan diikuti serentak di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua.
"Isu yang di angkat menolak atau tidak setuju dengan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang omnibuslaw Cipta kerja," tegasnya.
Iqbal menuturkan, ada sembilan permasalahan yang ada di dalam Perppu Ciptaker, yakni soal pengaturan upah minimum, pengaturan outsourcing, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan PHK, pengaturan tenaga kerja asing, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja, dan pengaturan cuti.
"UU omnibuslaw ini citarasanya adalah kepentingan pengusaha para pemilik modal ini ingin menurunkan kesejahteraan pekerja dan memberi ruang oengusaha mengeruk sda tanpa berbagai dengan negara dan rakyat, merampas tanah petani, melegalkan import tanpa batas yang merugikan petani dan kelompok kelas pekerja lainnya," jelasnya.
Artikel ini telah dimuat sebelumnya oleh Okezone
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
