DUMAI, iNewsDumai.Id - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan beberapa tantangan dan upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/1/23).
Dilansir dari Media Center Riau, Gubri menyebutkan, pengendalian inflasi Riau yang lebih tinggi dari sasaran tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi faktor produksi dan ketersediaan pasokan, faktor cuaca, faktor distribusi, serta dampak dari penyelesaian harga BBM.
"Untuk tantangan produksi dan pasokan yaitu defisit neraca produksi dan pangan Riau mendorong tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen, sehingga perkembangan harga dan pasokan sangat bergantung pada produksi daerah sentra dan kelancaran distribusi," ucapnya.
Syamsuar menyebutkan untuk tantangan faktor cuaca yaitu curah hujan yang tinggi pada akhir tahun berdampak pada penurunan hasil panen daerah sentra dan gangguan distribusi.
Sedangkan faktor distribusi karena jalan lintas Sumbar-Riau yang sedang dalam perbaikan sejak Mei hingga Desember 2022, berdampak pada waktu pengiriman yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal.
"Tantangan selanjutnya adalah dampak lanjutan kenaikan harga BBM di mana penyesuaian harga BBM subsidi sejak September 2022 mendorong kenaikan biaya-biaya, seperti tarif angkutan komoditas pangan dan lain-lain,"sebutnya.
Orang nomor satu di provinsi Riau ini menerangkan adapun upaya yang dilakukan dalam penanganan inflasi di Riau yaitu dengan melakukan pelaksanaan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau dan rapat koordinasi mingguan secara rutin untuk merumuskan upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi antar stakeholder.
Upaya selanjutnya yaitu mengoptimalkan kerjasama antar daerah dengan daerah sentra produksi untuk komoditas, diantaranya aneka cabai, beras, daging sapi dan komoditas pangan strategis lainnya.
Ia menyebutkan, TPID Riau juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembiayaan petani cabai di wilayah kerja BUMDes, pasar murah sepanjang tahun pada 42 titik lokasi kegiatan, subsidi transportasi untuk penyelenggaraan pasar murah.
Kemudian, sidak pasar dan gudang distribusi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan apabila diperlukan sewaktu-waktu, untuk menjaga kelancaran distribusi dan menghindari adanya penumpukan barang.
Monitoring harga pasokan kepada distribusi di wilayah Riau, melaksanakan gerakan tanaman cabai di seluruh kabupaten kota, meningkatkan produktivitas pangan lokal melalui Riau Bertani atau bergerak tanam padi dan Riau Bertuah Riau yaitu bertanam sayur dan buah.
Realisasi BTT sekitar Rp9,9 Miliar atau sekitar 63,34 persen terealisasi untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, sektor transportasi, dan perlindungan sosial lainnya.
Lalu, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan adalah pilot project digital farming pada demplot cluster cabai, penerapan teknologi inovasi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik Tahun 2022 untuk meningkatkan produksi padi tahun 2022 di Kabupaten Kampar dan akan diperluas pada tahun 2023.
"TPID telah membangun upaya komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan berbagai channel media serta menayangkan iklan layanan masyarakat terkait inflasi," ujar Gubri.
Datuk Seri Setia Amanah ini menambahkan, upaya dalam pengendalian inflasi selanjutnya dalam melaksanakan gerakan konsumsi beras lokal kepada ASN dan masyarakat.
Melaksanakan kegiatan pasar tani di 12 kabupaten kota serta pasar tani keliling di Kota Pekanbaru menggunakan kendaraan roda tiga, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan produksi pangan dengan harga yang terjangkau.
Selanjutnya, untuk tahun 2023 melalui anggaran APBD akan dilaksanakan pengembangan cabe 13 hektar dan 4 hektar bawang di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Kuansing, Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Kota Dumai.
Serta dari anggaran APBN pengembangan cabe 90 hektar dan bawang merah 40 hektar di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, Meranti, Kampar dan Bengkalis.
"Upaya selanjutnya dalam melaksanakan gerakan tanaman cabe atau bawang lingkungan ASN dan OPD Pemprov Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau akan mendirikan BUMD pangan," sebutnya.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan Gubernur Riau Syamsuar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan bahwa langkah tersebut dapat dijalankan di Provinsi Riau.
Namun ia meminta kepada Gubernur Riau untuk mengecek langsung kondisi di lapangan, apakah langkah-langkah ini telah dijalankan oleh tim yang telah ditugaskan.
"Tolong dicek di lapangan nya Pak Gubernur apakah langkah ini sudah dikerjakan, kita tidak tahu kondisi di lapangan kalau tidak dipantau," tutupnya.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
