DUMAI, iNewsDumai.id - Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan untuk menaikkan harga BBM pada Sabtu, 9 September 2022. Namun ternyata kebijakan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan dibeberapa kalangan bahkan penolakan dan dorongan agar pemerintah membatalkan.
HMI Badko Jawa Tengah - DIY adalah salah satu organisasi yang langsung menyatakan sikap terkait dengan diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam keterangan resminya, HMI Badko Jateng - DIY meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang karena ekonomi masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih setelah pandemi.
Nur Kholis yang juga sebagai ketua umum HMI Badko Jateng - DIY menyatakan agar pemerintah lebih berpihak pada rakyat dalam membuat kebijakan. Dalam hal ini Kholis menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya akan memiliki efek domino terhadap harga barang pokok lainnya.
Dalam keterangan press releasenya, HMI Badko Jateng - DIY juga melakukan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai sangat memberatkan APBN. Gemuknya birokrasi untuk penambahan kuota jabatan politik strategis dalam rangka politik balas budi juga dinilai merupakan salah satu bentuk tidak efisiennya pemerintah serta menjadi beban APBN.
Selain itu, HMI Badko Jateng - DIY memberikan sejumlah alternatif lain yang dapat digunakan oleh pemerintah selain pencabutan subsidi BBM. Beberapa alternatif tersebut di antaranya adalah pembatasan kalangan yang ingin membeli BBM bersubsidi, relokasi anggaran belanja, dan efisiensi birokrasi.
HMI Badko Jateng - DIY kemudian secara tegas menolak adanya kenaikan BBM subsidi. Dalam hal ini, HMI Badko Jateng - DIY menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM namun dapat melakukan penghematan anggaran dengan melakukan langkah-langkah strategis yang telah direkomendasikan.
Demikian informasi mengenai HMI Badko Jateng - DIY yang secara tegas menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
Editor : Kholid Hidayat
Artikel Terkait
